Prioritas Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid

Beberapa hari lalu beredar rekaman video Presiden Joko Widodo yang menegur keras kinerja kabinetnya, khususnya dalam menghadapi krisis penanganan pandemi Covid-19. Sebagai orang nomor satu di pemerintahan, Jokowi nampak kecewa dengan kinerja jajarannya. Ujungnya, Presiden mengancam merombak kabinet dan pembubaran lembaga menjadi opsi yang bakal ditempuh. Untuk dapat keluar dari krisis keuangan, pengusaha perlu mengerahkan usaha secara maksimal. Ini mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan, karena tidak dapat diselesaikan secara instan. Dengan melakukan kelima langkah di atas secara tekun dan optimis, pengusaha akan dapat melalui dan pulih dari krisis keuangan yang sedang dihadapi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis

PLN diminta untuk mulai meningkatkan kapasitas listrik di Pulau Nias bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. JAKARTA – Pemerintah Pusat dan Daerah bersama PT PLN akan bahu membahu menyelesaikan defisit listrik yang saat ini terjadi di Pulau Nias. Penyelesaian akan dilakukan secara menyeluruh bukan hanya menyelesaikan masalah pemadamam saat ini saja. Pemerintah membuat kebijakan dan PT PLN diminta segera mengambil tindakan menangani krisis listrik dan melakukan penambahan kapasitas pembangkit untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Nias. Untuk Anda para wirausaha atau pebisnis, maka Anda harus bisa mengelola keuangan secara tepat dan rapi agar bisa melalui krisis ekonomi tanpa harus melakukan PHK.

Berangkat dari hal itu, Dengar Yang Muda mengadakan Webinar episode 18 yang bertajuk “Krisis Ekonomi Karena Covid-19, Siapa Takut” dengan tagar I’am the Agent of Change, pada Senin (26/10), melalui Youtube Dengar Yang Muda. Acara tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemuda tidak hanya mencari solusi kreatif, namun juga menjadi Agent of Change bagi bangsa agar keluar dari krisis ekonomi di masa pandemi Covid-19. Saat pandemi COVID-19 merebak di Wuhan, respon pertama yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan adalah meminta masyarakat untuk melakukan shalat istigasah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tidak ada upaya untuk melakukan deteksi dini maupun kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya mitigasi dan pencegahan. Hal ini terlihat dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta jajarannya untuk menyiapkan instrumen moneter dan fiskal untuk memperkuat daya tahan dan daya saing negara. Selain itu, kecekatan pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan anak.

Pemotongan anggaran ini dapat mempercepat untuk memulihkan krisis keuangan yang sedang Anda alami. Akan tetapi saat ini, Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar, meskipun ini adalah suatu proses yang juga disertai dengan berbagai hambatan. Pemerintahan otoriter yang pernah berkuasa selama beberapa decade telah mematikan aktivitas politik masyarakat dan lembaga-lembaga politik hingga batas-batas tertentu. Butuh waktu sebelum negara ini dapat meninggalkan sebutan negara ‘demokrasi cacat’ (‘flawed democracy’) yang diukur oleh Unit Kecerdasan Ahli Ekonomi untuk Indeks Demokrasinya. Akan tetapi pemilihan umum yang adil dan bebas memberikan kepastikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi pemerintah selama periode Reformasi dibandingkan masa sebelumnya. Keputusan untuk memilih presiden secara langsung oleh rakyat Indonesia merupakan salah satu keputusan yang penting secara psikologis.

Dalam kesempatan itu juga, Menko Luhut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan menangani dampak perubahan iklim. Tak lupa diapun mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungannya. “Energi ramah lingkungan terutama hydropower bisa dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang ramah lingkungan bagi Indonesia dan untuk diekspor. Singapura dapat menjadi associate yang sangat baik untuk pengembangan bisnis model ini,” pungkas Menko Luhut. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan bahwa suplai dan distribusi barang pokok dan obat tercukupi. Pemerintah bisa memastikan stok dengan mengecek keadaan serta mengalokasikan dana untuk memenuhi permintaan pasar dalam waktu genting.

Harus disadari di awal bahwa dalam kondisi krisis ekonomi semua orang berisiko kehilangan pekerjaan dan juga aset-asetnya seperti rumah dan kendaraan dikarenakan utang. Sebab itu, kurangi utang dan segera melunasi yang masih tersisa merupakan langkah bijak menghadapi krisis ekonomi. Hal ini dapat mengurangi beban biaya bunga yang harus dibayarkan dalam jangka panjang. Jika Anda berhasil melunasinya, Anda tak perlu pusing mencari cara untuk membayar utang lagi di saat Anda kehilangan pekerjaan akibat krisis ekonomi.

Mengenai kegagalan mekanisme pasar, ada dua kubu yang kerapkali mengajukan argumen. Argumen kubu pertama adalah bahwa kapitalisme dan mekanisme pasar bebas adalah akar dari permasalahan krisis yang terjadi sekarang. Kubu ini berpendapat bahwa sistem ekonomi pasar bebas telah memberikan andil bagi penciptaan berbagai produk derivatif keuangan termasuk penyebarannya melalui lalu lintas investasi dan portfolio international yang nyaris bebas hambatan.

Saski